Kepulauan Selayar, Inspirasimakassar.com :

Hikmaluddin mantan Kepala Desa Bontokoraang bersama bendaharanya, Sitti Hadijah hari ini, Kamis (09/01) telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Selayar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar. Pengakuan ini diungkapkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kepulauan Selayar, Juniardi Windraswara, SH MH kepada media ini melalui pesan singkat di WhatsAppnya sekitar pukul 14.40 Wita.
        Setelah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pagi tadi, kedua tersangka telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Makassar sekitar pukul 14.52 Wita siang tadi. Kemarin Rabu (08/01) pagi kami bawa kedua tersangka melalui jalur darat dari Selayar dan tiba di Makassar pada sekitar pukul 18.00 Wita. Pemindahan penahanan kata Juniardi dari tahanan Kejari Selayar ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar di Gunung Sari dan Rumah Tahanan Makassar adalah sebagai upaya mempermudah persidangan nantinya.


         Lebih jauh dijelaskan bahwa kedua tersangka ditempatkan secara terpisah. Untuk tersangka mantan Kepala Desa Bontokoraang, Hikmaluddin dijobloskan di Lapas Gunung Sari sedangkan bendaharanya, Sitti Hadijah di Rumah Tahanan Makassar. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar kedua tersangka ini telah merugikan negara senilai Rp 143.217.266,75 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016.
        Ditanya, apakah kedua tersangka belum memiliki itikad baik hingga saat ini untuk mengembalikan kerugian negara itu ? Juniardi menjawab,” Berbagai upaya telah kami lakukan, baik kepada kedua tersangka dan termasuk keluarga tersangka untuk segera mengembalikan kerugian ini akan tetapi sepertinya memang sudah berat untuk melakukan. Padahal tugas kami selaku penuntut umum dengan mengutamakan upaya pencegahan. Dan hingga saat ini tetap kami bujuk agar segera memenuhi upaya pengembalian kerugian itu. Tapi sama sekali belum ada niat baiknya,” ungkapnya.


        Untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sama yang melibatkan mantan Kepala Desa Khusus Pasi’tallu, Nasdim bersama bendaharanya yang merugikan negara senilai Rp 965.039.096.43 berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar juga saat ini sementara dalam proses sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Makassar. Adapun sumbernya berasal dari Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016 dan 2017 serta Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP). Baik mantan Kepala Desa dan bendaharanya juga telah dititip di Lapas Gunung Sari bersama Hikmaluddin. Mereka akan jerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
        Karena itu lanjut Juniardi, kami selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengimbau agar para pengelola uang negara, baik itu kepala desa sebagai pengelola ADD, kepala sekolah selaku pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih berhati-hari dalam melakukan pengelolaan keuangan diinstansi yang dipimpinnya. Uang negara harus dikelola secara transparan, tepat sasaran dengan mengutamakan azas manfaat dan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Bukan untuk dimiliki apalagi digunakan untuk hidup berpoya-poya.” katanya. (M. Daeng Siudjung Nyulle)

BAGIKAN
Berita sebelumyaAwali 2020, BI Dorong Implementasi QRIS
Berita berikutnyaKamijo : Membakar Bukan Solusi Penanganan Sampah di Namrole
Wartawan kriminal dan politik harian Pedoman Rakyat Ujungpandang dan sejumlah harian di Kota Daeng Makassar, seperti Ujungpandang Ekspres (grup Fajar) dan Tempo. Saat ini menjadi pemimpin umum, pemimin perusahaan, dan penanggungjawab majalah Inspirasi dan Website Inspirasimakassar.com. Sarjana pertanian yang juga Ketua Umum Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Al-Gazali--kini Universitas Islam Makassar ini menyelesaikan pendidikan SD di tanah kelahirannya Siri Sori Islam Saparua, SMP Negeri 2 Ambon, dan SPP-SPMA Negeri Ambon. Aktif di sejumlah organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Di organisasi kedaerahan, bungsu dari tujuh bersaudara pasangan H Yahya Pattisahusiwa dan Hj.Saadia Tuhepaly ini beristrikan Ama Kaplale,SPT,MM dan memiliki dua orang anak masing-masing Syasa Diarani Yahma Pattisahusiwa dan Muh Fauzan Fahriyah Pattisahusiwa ini diamanahkan sebagai Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Siri Sori Islam (IPPSSI) Makassar, Humas Kerukunan Warga Islam Maluku (KWIM) Pusat Makassar dan Wakil Sekjen Kerukunan Keluarga Maluku (KKM) Makassar.

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here